Oleh: bsimamora | 18 September 2008

Bupati Cianjur Ke Cina Tak Izin Mendagri Karena Mepet

BUPATI Tjetjep dan rombongan tiba kembali di Cianjur pada Senin (12/11) malam. Kemarin, Tjetjep yang didampingi Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kab Cianjur Sudradjat Laksana akhirnya memberi penjelasan mengenai perjalanannya ke China.

Tjetjep mengakui tidak sempat melayangkan permohonan izin kepada Mendagri Mardiyanto sebelum berangkat ke China. Otomatis, saat dia dan rombongan lepas landas, persetujuan Mendagri belum dikantongi. Pihaknya juga terlambat mengajukan surat yang sama kepada Gubernur Jabar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Alasannya, undangan dari calon investor penambangan pasir besi yang tertarik menanamkan modal di Cianjur Selatan, baru diterima lima hari sebelum jadwal keberangkatan. Pengundang adalah Quamdiong Metallogican China Company (QMCC), sebuah BUMN China yang bergerak di bidang pengelolaan mineral dan pertambangan.

”Saat itu waktunya terlalu mepet. Surat ke gubernur pun baru dikirim dua hari sebelum rombongan berangkat. Di sisi lain,kita semua kan berkeinginan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) di Kab Cianjur, dan kebetulan calon investornya ada,”bebernya.

Menurut dia, selain dirinya, ikut pula Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDA-P) Iwan Setiawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Syarif Hidayat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Cianjur Maskana Sumitra, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kab Cianjur yang juga istrinya, Yana Rosdiana.

Semua peserta rombongan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah China. Tjetjep dan rombongan berada di Beijing selama 6 hari 5 malam, sejak berangkat pada Selasa (6/11). Rombongan mengunjungi tempat pengolahan pertambangan milik QMCC di Provinsi Xianan. Tjetjep juga sempat bertemu jajaran direksi QMCC.Dia melanjutkan,semua biaya perjalanan ke China ditanggung QMCC.

”Kami tidak menggunakan dana dari APBD. Semuanya ditanggung calon investor,” jelasnya. Sementara itu, Kepala BKD Kab Cianjur Syarif Hidayat mengatakan, kapasitasnya sebagai kepala BKD adalah menjalin kerja sama dan melihat potensi SDM di China. Sebab, kata Syarif, Pemkab Cianjur dan QMCC juga sedang menjajaki kerja sama membuka perusahaan daerah yang nantinya dapat menampung tenaga kerja di Kab Cianjur.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang menegaskan, apapun alasannya, pimpinan daerah harus taat aturan. Sesuai Permendagri No 20/2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Depdagri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD, Tjetjep seharusnya mengajukan permohonan izin kepada Mendagri paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan.

”Masa hanya dengan alasan mepet, bupati bisa seenaknya melanggar aturan? Dia kan sudah paham mekanisme dan prosedur. Kenapa tidak mengutamakan aturan negara sendiri? Kenapa malah nurut dengan undangan dari sana (China)? Harusnya mereka yang tunduk dengan aturan di Republik ini,” tegas Saut.

Dia kembali mengingatkan bahwa Mendagri berharap Gubernur Jabar Danny Setiawan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyikapi kasus ini. ”Meski tidak ada sanksi, gubernur punya kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten dan kota dalam provinsinya. Tidak usah dibilang perlu menegur, gubernur saya rasa juga sudah paham soal itu,” pungkas Saut. (benny bastiandy/armydian)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: